MANAJEMEN SDM INSTANSI PEMERINTAH SEMAKIN MEMBAIK

Berita Terkait

• MEMBANGUN KEPRIBADIAN ASN PROFESIONAL MELALUI ANEKA0
• HARI JADI SULSEL KE – 349 DILAKSANAKAN DPRD PROV. SULSEL0
• TIPS MEMILIH JUDUL PROYEK PERUBAHAN YANG BAIK0
• INOVASI SEBAGAI PILAR UTAMA PROYEK PERUBAHAN DIKLAT KEPEMIMPINAN0
• PENTINGNYA COACHING DALAM MENYUSUN PROYEK PERUBAHAN DIKLAT KEPEMIMPINAN STRUKTURAL0
• ESENSI DARI RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN PADA DIKLAT KEPEMIMPINAN STRUKTURAL 0
• NURDIN ABDULLAH MELEPAS PENGIRIMAN BANTUAN KE PALU & DONGGALA0
• KEPALA BPSDM PROV. SULSEL: STAF HARUS MENINGKATKAN ETOS KERJA0
• JENEPONTO LAKSANAKAN BIMTEK MANAJEMEN ASN BERBASIS KINERJA0
• BPSDM SULSEL MELAKSANAKAN UPACARA 17 AGUSTUS 20180

Berita Populer

• MEMAHAMI PROSEDUR PEMBERIAN INFORMED CONSENT DALAM PRAKTEK KEDOKTERAN
• APA ITU ASN DAN PPPK ?
• ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PENGETAHUAN WAJIB BAGI PARA PEMIMPIN DAERAH
• KENALI PELATIHAN PEMBEKALAN / ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK).
• MENEMUKAN KEMBALI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
• MENGENAL JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS BAGIAN KE DUA
• MENGENAL SINGKATAN PEJABAT DALAM PEMERINTAHAN Plt. Plh. Pj. dan Pjs.
• INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME ASN DI ERA MILENIAL
• INTEGRITAS DAN KEPEMIMPINAN
• MENGENAL SERVANT LEADERSHIP

Keterangan Gambar : Penerimaan Sertifikat Penghargaan

Kredibilitas dari sebuah organisasi sangat ditentukan oleh perilaku setiap orang yang ada di dalamnya. Mereka adalah perancang, pembuat dan pelaksana fungsi-fungsi sebuah organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka penataan manajemen SDM organisasi adalah sebuah keharusan untuk menghasilkan dan meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan organisasi.

Pengelolaan SDM organisasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan sebuah organisasi. Untuk mengubah arah dan tujuan organisasi, maka mutlak mempertimbangkan kemampuan dan kompetensi dari SDM yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Karena SDM inilah yang akan menjadi perancang, pembuat dan pelaksana kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Hasibuan (2002:10) mendefinisikan Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Manajemen SDM adalah sebuah proses yang terus berkembang sesuai dengan dinamika tuntutan masyarakat akan mutu dan kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh sebuah instansi baik pemerintah maupun oleh swasta. Oleh sebab itu pengembangan SDM perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkelanjutan agar hubungan dan peran setiap SDM dengan SDM lainnya menjadi lebih efektif dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Selanjutnya Mangkunegara (2013:2) mengatakan bahwa manajemen SDM adalah sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dari definisi tersebut nampak bahwa pengembangan SDM harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen organisasi mulai dari rekruitmen, pengembangan karier dan kesejahteraan berdasarkan kelompok kewenangan dan kompetensi yang dimiliki oleh setiap orang dalam sebuah organisasi.

Dalam organisasi pemerintah, pengembangan SDM adalah sebuah hal yang vital untuk dikelola dengan arif dan bijaksana, seiring dengan meingkatnya harapan dan tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan publik. Meningkatnya mutu dan kualitas pelayanan publik tidak lepas dari peran dan tanggung jawab SDM Aparatur. Hal ini di ungkapkan oleh Ir. H. Imran Jausi, M.Pd ketika tampil sebagai pemateri dalam seminar Pengembangan SDM Pemerintah dan Swasta BUMN, yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Pasca Sarjana STIA-LAN , Makassar beberapa waktu lalu.

Tampil membawakan materi “Dinamika Pengembangan SDM Pemerintahan“ Imran Jausi tidak menampik bahwa pengembangan SDM Aparatur belum berjalan secara optimal, namun Imran menegaskan bahwa seiring perkembangan Tuntutan Reformasi Birokrasi, maka manajemen SDM menjadi hal yang prioritas bagi pemerintah. Lebih lanjut Imran Jausi menegaskan bahwa penataan manajemen SDM semakin membaik, mulai dari rekruitmen yang dilakukan secara terbuka berdasarkan kebutuhan dan kompetensi, pemanfaatan tenaga sesuai dengan bidang tugas dan penjenjangan karier yang lebih selektif dan kompetitif berdasarkan potensi dan kapasitas aparatur. Semuanya sudah diatur dalam berbagai peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun pada kenyataannya masih ada beberapa kabupaten kota menempatkan SDM aparaturnya tidak sesuai dengan kompetensi dan latar belakang keilmuan yang dimilikinya.

---