MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN KESEHATAN

By Muharrir Mukhlis 04 Des 2019, 19:53:57 WIB Artikel
MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN KESEHATAN

  1. Pengertian

Maladministrasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 7Tentang Ombudsman RI adalah sebuah perilaku atau perbuatan melawan hukum , melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan dari wewenang terIsebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara. negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterill bagi masyarakat atau orang perseorangan. .

 

Memperhatikan defenisi Maladministrasi seperti tersebut diatas maka beberapa hal yang .

harus dipahami yaitu antara lain :

  1. pelaku maladministrasi adalah Penyelengara negara dan pemerintahan .
  2. bentuk perbuatannya adalah perbuatan melawan hukum, melampaui kewenangan , diluar dari tujuan kewenangan , melakukan kelalaian dan pengabaian kewajiban hukum,
  3. Perbuatan tersebut dilakukan sehubungan dengan pelayanan publik
  4. Mengakibatkan kerugian bagi masyatakan dan / atau orang perseorangan.

 

Penyelenggara Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dan pejabat lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28/ 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pejabat negara antara lain :

 

  1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara
  2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
  3. Menteri
  4. Gubernur
  5. Hakim
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  7. Pekabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 / 1999 Pasal 2 angka (6) yang dimaksud dengan Pejabat Negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain seperti Duta Besar, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 2 angka (7) yang dimaksud dengan pejabat lainnya antara lain seperti Direksi,  komisaris dan pejabat struktural lainnya pada badan usaha milik negara dan  badan usaha milik daerah, Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pejabat Esellon 1 dan dan pejabat lain yang disamakan dilingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara, jaksa, penyidik, panitera pengadilan pimpinan dan bendahara proyek.

 

Selain Penyelengara negara , yang dapat melakukan maladministrasi adalah pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Ombudsman RI. Pemerintahan yang dimaksud adalah organisasi atau badan-badan publik yang secara fungsional menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, melindungi hak-hak dan kepentingan rakyat dan kegiatan lainnya sesuai dengan wewenang, fungsi dan tugas pokoknya dalam mencapai tujuan negara.

 

Pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemerintah dalam sistem penyelenggaraan negara. Pemerintah merupakan organisasi atau sistem yang memiliki kekuasaan baik dibidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif dalam menjalankan kegiatan - kegiatan pemerintahan dalam suatu negara, sedangkan Pemerintahan adalah organisasi atau badan-badan publik yang menjalankan wewenang fungsi dan tugas pokoknya dalam mencapai tujuan negara.  Dengan kata lain pemerintahan adalah cara atau alat pemerintah dalam mencapai tujuannya dalam berbagai bidang penyelenggaraan negara.

 

  1. Unsur-Unsur Perbuatan Maladministrasi

 

Unsur Perbuatan yang termasuk dalam perbuatan maldministrasi yang dilakukan oleh penyelengara negara dan pemerintahan sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Ombudsman RI yaitu antara lain perbuatan melawan hukum , melampaui kewenangan, bertindak diluar kewenangan,  kelalaian dan mengabaikan kewajiban hukum terhadap masyarakat dan orang perseorangan.

 

Perbuatan melawan Hukum ( PMH) secara sepintas dapat di maknai sebagai sebuah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum tidak hanya diartikan sempit sebagai peraturan atau ketentuan hukum tertulis saja, tetapi juga hukum tidak tertulis yang berkembang dan diakui oleh masyarakat.

 

Dalam Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 yang berbunyi sebagai berikut : " Setiap Perbuatan Melawan Hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain,  mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

 

Dari rumusan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa unsur terjadinya sebuah perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata yaitu :

 

  1. Perbuatan tersebut harus melanggar hukum
  2. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian
  3. Perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan dari pelaku
  4. Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang dialami oleh orang atau pihak lainnya.

Kata perbuatan dalam rumusan tersebut baik bersifat aktif yang dilakukan oleh sipelaku maupun bersifat pasif yang dilakukan oleh sipelaku. Antara perbuatan aktif maupun passif yang mengakibatkan kerugian akan berakibat hukum yang sama.

Perbuatan atau tindakan yang dimaksud haruslah mempunyai unsur kesengajaan, yaitu sengaja berbuat atau sengaja tidak berbuat sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain. Dalam hal ini perbuatan aktif ataupun pasif merupakan unsur subyektif dari pelaku.

 

Jika kita memperhatikan rumusan Perbuatan Melawan Hukum dari Pasal 1365 KUHPerdata, maka unsur perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah unsur perbuatan secara Aktif. Sebaliknya pada Pasal selanjutnya yaitu Pasal 1366 KUHPerdata adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara pasif yang berbunyi sebagai berikut : " setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya".

 

Dalam hal Pelaku sebagai pembuat Perbuatan Melawan Hukum yang sering disebut sebagai subyek Hukum dapat berupa Orang ( persoon) atau Badan Hukum ( recht persoon) yaitu subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban menurut hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum , baik hukum perdata, pidana dan administrasi.

 

Sehubungan dengan kemampuan memangku hak dan kewajiban tersebut, maka beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang atau Badan Hukum untuk dapat disebut sebagai subyek hukum menurut R. Soeroso adalah :

 

  1. Sesuatu yang menurut Hukum berhak /berwenang untuk melakukan perbuatan Hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum
  2. Sesuatu pendukung hak yang menurut hukum yang berwenang /berkuasa bertindak sebagai pemegang hak.
  3. Segala sesuatu yang menurut hukum memiliki hak dan kewajiban.

 

Berdasarkan Rumusan tersebut diatas maka Orang sebagai subyek hukum setidaknya memiliki kriteria sebagai berikut:

  1. Seseorang yang sudah dewasa berumur 21 Tahun keatas ( UU Perkawinan No 1/ 1974 dan Pasal 330.KUHPerdata )
  2. Seseorang yang berumur dibawah 21 Tahun tetapi pernah menikah
  3. Berjiwa sehat dan berakal sehat.

 

Selanjutnya kriteria Badan Hukum ( recht persoon) sebagai subyek hukum sebagai mana di dalilkan oleh Jimly Asshiddiqie antara lain :

  1. Memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan subyek hukum lainnya
  2. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  3. .Mempunyai kepentingan tersendiri dalam lalu lintas hukum
  4. Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.

Dalam hal pertanggungjawaban kerugian yang dilakulan oleh Badan Hukum dilakukan oleh para pengurus terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakuan oleh staf atau karyawan dalam menjalankan kewajibannya demi dan untuk kepentingan Badan Hukum tersebut.

 

Kemudian selanjutnya penyebab terjadinya Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pembuat dapat berupa sebuah kesalahan ataupun karena kelalaiannya. Kesalahan merupakan sebuah unsur kesengajaan untuk melakukan sebuah perbuatan melanggar hukum. Unsur terpenting dari kesengajaan afalah adanya niat, atau sikap mental atau upaya dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum,  yang dapat berupa perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

  1. Perbuatan yang jelas-jelas melanggar undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku
  2. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku
  3. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
  4. Bertentangan dengan kesusilaan
  5. Bertentangan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Sedangkan kelalaian sipelaku yang menyebabkan kerugian pada orang lain yang membedakannya dengan kesengajaan adalah tidak adanya niat dari sipelaku atau tidak didukung oleh sikap mental untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk dapat disebut sebagai sebuah kelalaian, harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

  1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan
  2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian
  3. Tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian tersebut
  4. Adanya kerugian bagi orang lain.

 

Baik perbuatan kesalahan karena kesengajaan atau karena kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi orang lain wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

 

Selanjutnya mengenai kerugian yang terjadi akibat perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil.

Kerugian materiil merupakan kerugian yang dialami oleh orang atau pihak lainnya yang dapat dihitung dan di nominalkan seperti uang, barang, biaya dan lain sebagainya, sedangkan kerugian immaterill adalah kerugian yang dialami oleh orang atau pihak lain yang bersifat abstrak dan tidak dengan mudah untuk menetapkan nilai nominalnya, seperti rasa takut, trauma, kekecewaan dan lain ssebaganya

 

Dalam hal meminta pertanggung jawaban kerugian yang dialami oleh seseorang atau pihak lain kepada sipelaku atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, maka harus dapat dipastikan adanya hubungan sebab akibat ( Kausal)  antara perbuatan melawan hukum yang terjadi dengan kerugian yang terjadi. Hal ini berarti pula tidak akan terjadi kerugian jika perbuatan melawan hukum tersebut tidak dilakukan.I

 

  1. Maladministrasi KeKesehatan

 

Semua dokter dan sarana pelayanan kesehatan ( health provider) merupakan bagian dari pemerintahan dalam bidang kesehatan yang mampu memikul tanggung jawab atas hak dan kewajiban sehingga dipandang szbagai subyek hukum, baik sebagai subyek personal ( persoon ) maupun sebagai subyek hukum Badan Hukum ( Recht Persoon).

 

Dokter dan Sarana pelayanan kesehatan ( Rumah Sakit) dalam menjalankan profesinya kepada pasien tidak saja sebagai sebuah hubungan medik biasa tetapi juga sebagai sebuah hubungan hukum. Dalam hal hubungan hukum  antara dokter dan atau rumah sakit terikat dengan hukum perjanjian atau  kontrak yang sering dikenal dengan istilah perikatan terapeutik atau kontraktual terapeutik.

 

Hubungan hukum ini mengikat antara dokter dan atau rumah sakit sebagai subyek hukum dengan pasien yang juga sebagai subyek hukum. Apa yang menjadi hak pasien akan menjadi kewajiban dokter atau rumah sakit dan sebaliknya apa yang menjadi hak dokter atau rumah sakit menjadi kewajiban pasien untuk melaksanakannya.

 

Permasalahan hukum yang bisa terjadi dalam hubungan hukum antara dokter atau rumah sakit terhafap pasien adalah adanya perbuatan melawan hukum seperti yang telah diulas panjang lebar di awal tadi dan juga karena perbuatan Ingkar janji ( wanprestasi)  dari kedua belah pihak dalam melaksanakan kewajibannya teehadap pihak lainnya yang dapat menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immateriil.

 

Ingkar janji (Wanprestasi) dalam hubungan hukum dokter atau rumah sakit dalam memenuhi hak pasien dapat berupa :

  1. Dokter atau Rumah sakit tidak melaksanakan apa yang telah disanggupinya untuk dilaksanakan sebagai kewajibannya tethadap pasien dan atau keluarganya
  2. Dokter atau Rumah sakit melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak seperti yang diperjanjikan kepada pasien dan atau keluarganya
  3. Dokter atau Rumah sakit memenuhi apa yang telah diperjanjikannya kepada pasien dan atau keluarganya tetapi terlambat dalam pelaksanaanya.
  4. Dokter atau Rumah sakit melakukan sesuatu tindakan yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

 

Hubungan hukum dokter atau rumah sakit kepada pasien atas dasar perikatan perjanjian upaya maksimal dalam menyembuhkan atau memberikan terapi atau tindakan medik yang biasa dikenal dengan inspanning verbintenis bukan memperjanjikan kesembuhan sebagai hasil atau prestasi yang biasa dikenal dengan resultaat verbintenis.

 

Sehubungan dengan hal tersebut maka wanprestasi yang dilakukan oleh dokter atau rumah sakit kepada pasien dan atau keluarganya adalah kelalaian dokter atau rumah sakit dalam memberikan upaya pelayanan maksimal dalam memberikan tindakan atau pengobatan kepada pasien agar dapat memperoleh penyembuhan dan atau peningkatan kesehatan yang lebih optimal.

 

Dalam hal terjadinya maladministrasi yang dilakukan oleh dokter/Rumah sakit kepada pasien baik karena perbuatan melawan hukum maupun karena perbuatan Wanprestasi yang menyebabkan terjadinya kerugian, cacat ataupun kematian dapat dimintai pertanggungan jawaban baik secara hukum administrasi , perdata, dan pidana Pertanggung jawaban hukum administrasi dapat dalam bentuk sanksi administrasi seperti pencabutan surat ujin praktek, Pemberhentian dalam jabatan dokter dan lain sebagainya, sedangkan pertanggungan jawaban perdata dapat berupa penggantian kerugian baik materil maupun immateril yang dialami oleh pasien seperti penggantian biaya operasi dan perawatan. Selanjutnya tanggung jawab hukum pidana dapat berupa kurungan badan ataupun pidana denda.

 

Beberapa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh dokter atau rumah sakit yang dapat menyebabkan terjadinya maladminstrasi dalam pelayanan kesehatan kepada pasien atau masyarakat antara lain:

  1. Melakukan paraktek kedokteran tanpa memiliki STR dan Surat Ijin Praktek yang sah dan masih berlaku
  2. Melakukan praktek atau tindakan kedokteran yang tidak sesuai dengan kewenangan dan kompetensi
  3. Melakukan praktik atau tindakan kedokteran yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur ( SOP) dan standar sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan jenis dan tipe fasilitas layanan kesehatan
  4. Melakukan praktik dan tibdakan kedokteran tanpa persetujuan tindakan (informed consent) dari pasien dan atau keluarganya
  5. Menggunakan dan atau membuat surat-surat keterangan palsu.
  6. Tidak membuat rekam medik dengan baik dan benar
  7. Tidak mematuhi jam praktek
  8. Melakukan tindakan dan peneriksaan tanpa indikasi medis yang jelas
  9. Bertindak diskriminatif terhadap pasien atau kelompok masyarakat tertentu
  10. Mengabaikan dan menelantarkan pasien
  11. Menarik upah atau jasa diluar kewajaran dan ketentuan standar biaya yang berlaku
  12. Mengarahkan pasien untuk menggunakan obat dan atau alat / bahan medis diluar DPHO bagi pasien BPJS atau asuransi lainnya
  13. Melakukan peresepan irrasional yang menyebabkan meningkatnya pembiayaan kesehatan
  14. Melakukan tindakan diluar asas kepatutan dan kewajaran yang berlaku dalam masyarakat
  15. dll.

 

Adanya dugaan perbuatan maladministrasi yang dilakukan oleh dokter atau rumah sakit dapat dilaporkan pada komisi Majelis Disiplin Kedokteran Indonesia ( MKDKI) ataupun pada Ombudsman RI untuk menilai apakah ada tindakan atau perbuatan dokter atau Rumah sakit yang melakukan tindakan indisipliner ataupun peebuatan maladministrasi yang menyebabkan teejadinya kerugian pada pasien sebelum melimpahkan pada penyidik kepolisian atau kejaksaan atas adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dilakukan oleh dokter atau rumah sakit.