BPSDM SULSEL : ADA 2 HAL YANG DIBAHAS BERSAMA LAN RI DI JAKARTA

By Muharrir Mukhlis 02 Feb 2024, 17:19:15 WIB Kegiatan BPSDM SULSEL
BPSDM SULSEL : ADA 2 HAL YANG DIBAHAS BERSAMA LAN RI DI JAKARTA

Selasa, 28 Februari 2023 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Kunjungan kerja di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Jalan Veteran No. 10, Jakarta Pusat.

Kepala BPSDM Prov. Sulsel bapak Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si., M.Psi., Psikolog selaku pimpinan rombongan BPSDM Prov. Sulsel yang beranggotakan 6 orang antara lain Sekretaris Badan ibu Zuhaera Zubir, SE., MM; Kasubag. Keuangan Ibu Joharia Masuku, SE., MM; Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum bapak Ambo Mai, SE; serta 2 staf pelaksana lainnya dan juga dari Perwakilan Widyaiswara yaitu bapak Dr. H. Amiruddin A, S.Sos., MM.

Dalam pertemuan itu, bapak Kepala BPSDM menyampaikan kondisi faktual tentang Akreditasi BPSDM Sulsel antara lain bahwa, BPSDM di Tahun 2021 kemari telah memperoleh Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dengan Preditkat Berbintang Satu dan memperoleh nilai 81,178 yang berlaku selama 5 Tahun dengan perolehan masing-masing Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dengan predikat B, (85,109), Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dengan predikat B (85,114) dan Pelatihan Dasar Calon PNS (Latsar CPNS) dengan predikat B (84,534) yang masing-masing kategori berlaku selama 3 Tahun (Juli 2021).

Oleh karena itu dalam pertemuan tersebut, BPSDM Prov. Sulsel sekaligus mengajukan permohonan Reakreditasi Program Pelatihan kepada LAN RI meskipun masa berlaku Akreditasi tersebut sampai dengan juli 2024.

Reakreditasi Program Pelatihan untuk CPNS, PKP dan PKA dapat diajukan kembali mulai bulan Agustus sampai September 2023. Maka dari itu, BPSDM yakin bahwa hasil reakreditasi Tahun 2023 yang diajukan nantinya akan lebih baik dibanding sebelumnya. Oleh karena itu, BPSDM Prov. Sulsel segera melakukan evaluasi internal melalui tindak lanjut rekomendasi atas hasil reakreditasi Tahun 2023 sebagai koomitmen penjaminan mutu akreditasi program pelatihan.

Ibu Erna mengingatkan, "agar penjaminan mutu penyelenggaran Latsar CPNS, PKP dan PKA benar-benar dilaksanakan sesuai pedoman yang telah ditetapkan, selain itu agar penyelenggaraannya sedapat mungkin dilakukan secara Blended Learning (MOOC/Massive Open Online Courses, Synchronous-Asynchronus dan Klasikal)."

"Apabila terdapat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelatihan dengan model klasikal agar dilakukan dengan sangat selektif jika alasannya bahwa tempat penyelenggaraannya memiliki jaringan internet/peralatan yang tidak memadai, dan yang tidak kalah penting lagi bahwa PKA dan PKP tidak diperkenankan pelaksanannya di hotel karena hotel tidak memiliki sarana penunjang spesifik penyelenggaraan pelatihan ASN sebagaimana dipersyaratkan dalam pedoman penyelenggaraan sebagai standar fasilitas", sambung Erna.

Untuk itu, BPSDM Sulsel kedepan akan melakukan evaluasi dengan membentuk Tim Kerja, dan Menetapkan Tim Asesor yang akan melakukan pengumpulan data dukung proses reakreditasi nantinya. 

Di tempat yang sama, BPSDM juga berkonsultasi Penetapan Formasi Widyaiswara lingkup BPSDM Prov. Sulsel. Pertemuan konsultasi tersebut disampaikan oleh Kepala BPSDM Prov. Sulsel bapak Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si., M.Psi., Psikolog menyebutkan kondisi faktual Widyaiswara BPSDM Prov. Sulsel per Februari 2023 adalah Jumlah WI Ahli Utama 16 orang, WI Ahli Madya 30 orang dan WI Ahli Muda 8 Orang.

Berdasarkan hasil konsultasi menunjukkan bahwa data dukung hasil analis jabatan dan analisis beban kerja masih belum memenuhi untuk mengakomodir jumlah Widyaiswara yang ada pada saat ini, karena itu BPSDM Prov. Sulsel mengharapkan adanya solusi dan petunjuk dalam pemenuhan berkas sebagai bukti dukung untuk memenuhi harapan keterpenuhan jumlah Widyaiswara yang ada saat ini.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusbin Jabatan Fungsional Bidang Bangkom Pegawai ASN-LAN bapak Iwan yang saat itu memimpin pertemuan mengatakan "BPSDM Prov. Sulsel perlu melakukan kaji ulang mengenai beban kerja 1 (satu) Widyaiswara minimal 42 JP setiap bulan atau 384 JP setahun. Beban kerja sebagai jam pelajaran minimal yang wajib dipenuhi oleh Widyaiswara sedapat mungkin teralokasi dalam kegiatan pembelajaran baik klasikal maupun secara virtual untuk memenuhi jam pelajaran minimal tersebut, pemenuhan Jam Pelajaran tersebut dilakukan berdasarkan jenjang masing-masing secara proporsional.", jelas iwan.

Lanjut dikatakan bahwa "Cakupan pelaksanaan tugas Widyaiswara sebagai pemenuhan jam pelajaran wajib sedapat mungkin tergambar secara jelas di dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan), kegiatan pembelajaran yang menjadi pemenuhan jam minimal bagi Widyaiswara adalah kegiatan yang menjadi kewenangan BPSDM Provinsi Selatan termasuk penyelenggaraan pelatihan dari instansi pemerintah Kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan yang dilaksanakan secara terprogram dan bekelanjutan", lanjutnya.

Oleh karena itu BPSDM perlu mengambil langkah strategis yang segera dilakukan adalah dengan melakukan revisi Renstra BPSDM Prov. Sulsel dengan mencantumkan muatan terkait dengan program dan kegiatan yang akan menjadi penugasan bagi Widyaiswara dalam rangka pemenuhan jam minimal 32 JP dalam sebulan atau 384 JP dalam setahun. Selain itu Membentuk Tim Perancang kurikulum pelatihan teknis yang dapat mendukung pelaksanaan pemenuhan jam minimal Widyaiswara sesuai kompetensi teknis dari masing-masing Widyaiswara, melakukan pemetaan potensi dan kompetensi Widyaiswara sebagai bahan untuk merancang jenis pelatihan yang dapat dilaksanakan termasuk metode dan substansi
materi dari masing-msing jenis pelatihan. Melaksanakan Pelatihan Sosial Kultural bagi seluruh ASN di jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berjumlah sekitar 24.000 orang dengan jenjang
tingkat tinggi, tingkat menengah, dan tingkat pertama. Kesemuanya itu merupakan langkah yang harus ditempuh BPSDM Prov. Sulsel agar Pemenuhan bukti dukung usulan formasi jabatan fungsional Widyaiswara dapat segera dilaksanakan.