QUA VADIS SMART ASN DIERA GLOBALISASI
Oleh. Nasrun Hamzah, SH, MM (Analis kebijakan Madya Pada BPSDM Prov. Sulsel)

By Muharrir Mukhlis 08 Sep 2021, 12:45:34 WIB Artikel
QUA VADIS SMART ASN DIERA GLOBALISASI

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Hal ini  sesuai kedudukan ASN sebagai Aparatur Aparatur Negara dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik dan perekat dan pemersatu bangsa, sebagai mana yang diatur dalam Pasal 8 dan 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Sebagai Aparatur negara, ASN dituntut untuk menguasai berbagai bidang kompetensi yaitu antara lain kompetensi manajerial, teknik fungsional dan sociocultural agar pelaksanaan fungsinya dapat berjalan secara optimal. Penguasaan berbagai bidang kompetensi tersebut menjadi  sebuah  keharusan  bagi  ASN agar mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat di tengah arus tantangan global.

Tantangan-tantangan global yang berkembang saat ini harus disikapi secara professional oleh ASN agar dapat berkompetisi dan sejajar dengan SDM Aparatur negara-negara lain. Maka tidak heran dan muluk-muluk jika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mencanangkan terwujudnya birokrasi berkelas dunia di mana pelaksanaannya dimotori oleh ASN yang memiliki kompetensi yang handal, berintegritas  tinggi  dan  nationalisme  yang  sangat  tinggi.  ASN harus  mampu berperan sebagai mesin birokrasi yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja sama, mengutamakan kepentingan masyarakat, jujur, bertanggung jawab, menghargai perbedaan dan bersifat adil (non diskriminatif) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  ASN yang memiliki  ciri  dan  karakter  sebagaimana  yang disebutkan tersebut merupakan smart ASN yang selalu menjadi harapan masyarakat.

Sehubungan dengan Smart ASN tentunya bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Dibutuhkan berbagai aturan dan regulasi serta pelaksanaannya yang mampu menciptakan kehadiran Smart ASN yang didambakan oleh semua pihak, mulai dari aturan perekrutan, pengembangan kompetensi, pola karier dan kesejahteraan ASN merupakan satu kesatuan dalam  yang  tak  terpisahkan.  Tidak  akan mungkin hadir sosok smart ASN jika sistem perekrutan, pengembangan kompetensi, pola karier dan kesejahteraan ASN tidak berjalan sesuai dengan yang semestinya menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktek birokrasi saat ini masih sangat kental dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga pemanfaatan potensi dan kompetensi ASN tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga banyak ASN yang menduduki suatu jabatan tertentu terjebak dalam kebingungan dan ketidak mampuan untuk melaksanakan tugas jabatan sehingga menjadi stagnan dan miskin kreativitas dan inovasi.

Beberapa faktor penentu yang berperan dalam menghadirkan smart ASN antara lain oleh karena intervensi kekuasaan dan kekuatan politik dalam penentuan jabatan dan pengembangan karir ASN, sehingga membuat ASN yang memiliki talenta dan kemampuan tidak dapat muncul dipermukaan. Bahkan terkadang membuat mereka masa bodoh karena menyadari bahwa kompetisi pengembangan karir tidak berjalan secara fair play.

Akankah smart ASN hadir sebagai pelaksana birokrasi berkelas dunia tahun 2024? Melihat kondisi saat ini sepertinya sulit akan terwujud, jika sepanjang penyelenggaraan birokrasi masih terimbas dengan intervensi kekuasaan dan politik khususnya dalam hal pemilihan Kepala daerah di mana keterlibatan ASN baik secara langsung atau tidak langsung menjadi bagian dari suksesi politik pemerintahan. Sebagaimana kata pepatah " Ada ubi Ada talas, Ada budi Ada balas". Hal ini akan berdampak surga bagi ASN yang jagoannya berhasil menang dan menjadi kepala daerah dan berdampak neraka bagi ASN yang jagoannya kalah atapun bagi ASN yang tidak berkontribusi terhadap pemenangan calon hanya dapat sebagai penonton belaka.

Seyogyanya di era keterbukaan informasi, persaingan global dan digitalisasi saat ini ASN harus mampu berkontribusi dalam upaya pembangunan nasional di berbagai sektor pelayanan publik sehingga tidak terkesan sebagai sampah birokrasi dan menjadi beban pemerintahan tanpa mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan negara. ASN tidak boleh  menutup  dan  menghindar  dari  beban  dan  tanggung jawabnya sebagai Aparatur Negara yang dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam mewujudkan tujuan negara yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kehadiran smart ASN adalah sebuah kebutuhan nasional dalam Birokrasi Pemerintahan, sehingga harus diwujudkan secara nyata. Jika tidak tentunya hanya akan menjadi slogan atau pemanis bibir saja. Dibutuhkan keseriusan dan komitmen yang tinggi oleh pemerintah sebagai pembuat dan penentu kebijakan.