- MANFAAT PELATIHAN MANAJEMEN INOVASI DAERAH BERBASIS KEUNGGULAN WILAYAH
- PROF. JUFRI SEBAGAI PESERTA PKN TK. II DI LAN MAKASSAR
- PROF. JUFRI TUTUP PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI SULSEL
- SETELAH PISANG CAVENDISH, PJ GUBERNUR BAHTIAR TARGET SULSEL JADI PENGHASIL NANAS
- MELALUI INSEMINASI BUATAN, PJ GUBERNUR SULSEL DORONG PETERNAK JADI PENGUSAHA TERNAK
- 200 RIBU BENIH IKAN NILA DITEBAR DI BARRU
- TANAM SEKALIGUS PANEN NANAS DI BARRU, PJ GUBERNUR SULSEL DORONG PRODUKSI HINGGA 1.000 HEKTARE
- PJ GUBERNUR BAHTIAR - REKTOR UNIVERSITAS BALIKPAPAN BAHAS KONEKTIVITAS SULSEL DAN INOVASI UNTUK IKN
- PJ GUBERNUR BAHTIAR BAHARUDDIN RAIH CNN INDONESIA AWARDS KATEGORI EXCELLENCE GOVERNANCE LEADERSHIP
- PJ GUBERNUR SULSEL SERAHKAN ZAKAT ASN PEMPROV KE BAZNAS
PENYELARASAN PROGRAM KEGIATAN ANTAR KABUPATEN KOTA PADA FORUM PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN TA. 2020
Berita Terkait
- DEWAN MASJID INDONESIA LAKUKAN BERSIH-BERSIH MASJID0
- BIRO ORTALA SOSIALISASIKAN PERGUB SULSEL 76 TAHUN 2018 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI BPSDM SULSEL0
- KEPALA BPSDM PROV. SULSEL DIMANDATKAN SEBAGAI PJS. BUPATI TANA TORAJA0
- RAKOR PEMETAAN PELATIHAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN0
- ASRI : WUJUDKAN KOLABORASI DAN KERJASAMA DENGAN COFFEE MORNING0
- PENARIKAN 15 MAHASISWA DARI STIEM BONGAYA MAKASSAR0
- BPSDM LAKUKAN PENYULUHAN PENDIRIAN KOPERASI0
- SOSIALISASI MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PELAYANAN PUBLIK SULSEL TAHUN 20200
- BPSDM PUNYA LMS DENGAN NAMA SIBANG ASN CORPU0
- MASAMBA BERDUKA, BPSDM SULSEL PEDULI0
Berita Populer
- MEMAHAMI PROSEDUR PEMBERIAN INFORMED CONSENT DALAM PRAKTEK KEDOKTERAN
- APA ITU ASN DAN PPPK ?
- KENALI PELATIHAN PEMBEKALAN / ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK).
- ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PENGETAHUAN WAJIB BAGI PARA PEMIMPIN DAERAH
- INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME ASN DI ERA MILENIAL
- MENGENAL JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS BAGIAN KE DUA
- MENGGALI DAN MENEMUKAN ISSUE STRATEGIS DALAM MENYUSUN RANCANGAN AKTUALISASI BAGI PESERTA LATSAR CPNS
- INTEGRITAS DAN KEPEMIMPINAN
- MENGENAL SERVANT LEADERSHIP
- TIPS MEMILIH JUDUL PROYEK PERUBAHAN YANG BAIK
Forum Perangkat Daerah merupakan wahana antara pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan OPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Perangkat daerah diharuskan untuk meenyusun renstra periode 2018 – 2023.
Sekretaris Badan M. Kaharuddin Azis, SE., M.Si dalam laporan pelaksanaan mengatakan “hadir dalam forum ini sebanyak 21 kabupaten/kota yang dihadiri oleh para Kepala BKD/BKPSDM/BKPP atau yang mewakili”, lapornya.
Sekretaris Daerah Drs. Abdul Hayat, M.Si menjelaskan bahwa “Forum Perangkat Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 ini adalah merupakan salah satu tahapan perencanaan khususnya pada tahapan penyusunan perubahan renstra perangkat daerah Tahun Anggaran 2020, maksud dilaksanakan forum ini adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajam target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan perubahan renstra perangkat daerah tahun 2020”, dalam sambutannya sekaligus membuka forum tersebut.
Pelaksanaan forum ini berlangsung selama 1 hari (16/10/2020) di Aula Kampus 2 BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Jl. Sultan Alauddin No. 105 B Makassar, dengan materi antara lain Corporate University yang dibawakan oleh Drs. Arwin Malik, M.Si (Widyaiswara di BPSDM Sulsel); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2013 oleh A. Rahmi Bahariawati P, ST., M.Si (Kabid. Bappelitbangda Prov. Sulsel); Penguatan SAKIP oleh Ir. A. Muhammad Arifin Iskandar, M.Si (Kabag. Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Ortala Setda Prov. Sulsel); dan Tugas dan Fungsi APIP Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Drs. Rusham Haruna, M.Si (Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan).
Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Drs. H. Asri Sahrun Said sekaligus sebagai Penjabat sementara menjadi Bupati Tana Toraja dalam arahannya sebelum penutupan mengatakan bahwa “diharapkan para kabupaten kota menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, serta menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah”, jelasnya.